PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014

1 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 2013 OLEH SEKOLAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013 pada sekolah, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh 

Sekolah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4496); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5157); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 2 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 126); 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A 

Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 2013 

OLEH SEKOLAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

2. Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 yang 

merupakan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang ditetapkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

3. Penyedia buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang 

melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

4. e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 

spesifikasi teknis, nama penyedia dan harga buku. 

BAB II 

PEMESANAN BUKU 

Pasal 2 

(1) Sekolah harus menyampaikan Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 

mulai tanggal 3 Mei 2014 dan paling lambat 28 Mei 2014 kepada penyedia 

buku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada 

penyedia di wilayahnya. 

(2) Contoh format Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 3 

(3) Harga satuan buku kurikulum 2013 sesuai dengan harga yang tercantum 

dalam laman: 

http://e-katalog.lkpp.go.id/e-katalog-buku 

(4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku 

kurikulum 2013 dari setiap sekolah kepada pihak penyedia buku yang 

menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di wilayahnya. 

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku 

kurikulum 2013 sesuai surat Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 

seminggu melalui online/offline oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala 

Dinas Pendidikan yang bertugas untuk memesan buku kepada Penyedia 

Barang/Jasa. 

(6) Buku kurikulum 2013 yang dipesan sekolah harus sesuai dengan jumlah 

siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan judul buku, serta buku 

cadangan di perpustakaan sebanyak 5% UNTUK SD, SMP dan 10% unutk 

SMA, SMK. 

(7) Judul buku kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang 

dicetak oleh penyedia tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.. 

(8) Khusus untuk kelas I, VII, dan X jumlah buku kurikulum 2013 yang 

dipesan disesuaikan dengan jumlah siswa penerima BOS. 

(9) Khusus untuk SD, pemesanan buku siswa (tematik) dan buku panduan 

guru (tematik) ditambah untuk kepala sekolah dan guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). 

(10) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan semua sekolah di 

wilayahnya telah memesan buku sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

(11) Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku kurikulum 2013 selain buku 

yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang 

yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

BAB III 

PENGIRIMAN BUKU 

Pasal 3 

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penyedia buku 

tentang waktu pengiriman buku kurikulum 2013 sampai di sekolah sesuai 

dengan pesanan masing-masing sekolah. 

(2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada sekolah 

tentang waktu pengiriman buku kurikulum 2013 yang dilakukan oleh 

penyedia buku. 

BAB IV 

PENERIMAAN BUKU 

Pasal 4 

(1) Sekolah memeriksa dan menerima buku kurikulum 2013 dari penyedia 

buku sesuai pesanan dan spesifikasi. 

(2) Spesifikasi Teknis buku Teks Pelajaran Sekolah untuk kurikulum 2013 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4 

(3) Kepala sekolah/petugas yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Serah 

Terima Buku. 

(4) Penerimaan buku kurikulum 2013 dibuktikan dengan Berita Acara Serah 

Terima Buku sesuai format Berita Acara Serah Terima Buku Kurikulum 

2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan buku kurikulum 2013 

diterima oleh sekolah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah pesanan dari 

masing-masing sekolah. 

(6) Apabila buku buku kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah tidak sesuai 

jumlah yang dipesan dan spesifikasi buku, maka Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan informasi masalah tersebut kepada 

penyedia buku, Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Unit 

Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

BAB V 

PEMBAYARAN BUKU 

Pasal 5 

(1) Kepala Sekolah/bendahara menandatangani kwitansi pembelian buku buku 

kurikulum 2013 dari penyedia buku sesuai dengan nilai pesanan dengan 

materai cukup. 

(2) Sekolah wajib membayar langsung kepada penyedia buku sejumlah harga 

buku buku kurikulum 2013 beserta harga materai sesuai pesanan pada 

saat buku diterima oleh sekolah. 

BAB VI 

SUMBER DANA 

Pasal 6 

(1) Dana pembelian buku buku kurikulum 2013 untuk SD dan SMP pada 

Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 bersumber dari dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Sosial Buku di Provinsi yang 

telah dikirim ke sekolah. 

(2) Dana pembelian buku buku kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK pada 

Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 bersumber dari dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 7 

(1) Sekolah wajib melaporkan penerimaan buku kurikulum 2013 kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah buku diterima melalui: 

http://monevkurikulum2013.kemdikbud.go.id 5 

(2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib membantu sekolah yang tidak 

memiliki jaringan internet untuk mengirimkan laporan penerimaan buku 

kurikulum 2013 melalui: 

http://monevkurikulum2013.kemdikbud.go.id 

(3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan sekolah telah melaporkan 

penerimaan buku kurikulum 2013 dan melaporkan kepada Dinas 

Pendidikan Provinsi. 

(4) Dinas Pendidikan Provinsi memastikan seluruh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota telah melaporkan penerimaan buku kurikulum 2013. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Mei 2014 

 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

MOHAMMAD NUH 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 

Telah diperiksa dan disetujui oleh : 

Kepala Biro Hukor Dirjen Dikdas Dirjen Dikmen Sesjen 

Share this post